Urgensi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

MentariNews.Com – Prediksi Indonesia ke depan sebagai negara yang akan mengalami bonus demografi merupakan diskursus yang masih kontekstual untuk diperbincangkan. Apalagi melihat negara Indonesia saat ini semakin bertransformasi menuju ke arah negara yang konsen terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga mempengaruhi perubahan sosial-budaya dan peeubahan iklim politik berdemokrasi.

Masa depan dan cita-cita Indonesia yang masih tertulis secara legal formal ialah poin tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, karena memang manusia sebagai SDM adalah hal penting untuk menjalankan segala aktivitas baik pemerintah maupun swasta. Tentu ini menjadi tugas bersama bagaimana agar pembangunan manusia dari sektor pendidikan dapat meningkat dan merata di seluruh Indonesia termasuk yang pelosok dan pinggiran sekalipun.

Realitas sosial dewasa ini seolah tidak sejalan dengan cita dan harapan tersebut, seolah sangat jauh serta tidak terjangkau yang kemungkinan masih sangat jauh untuk menjangkaunya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama. Betapa banyak anak, remaja dan pemuda yang tidak dapat mengenyam pendidikan dari tingkat PAUD sampai pada Perguruan Tinggi. Belum lagi bila pun yang telah masuk dalam dunia pendidikan baik jenjang SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang lulus masih banyak yang tidak terserap lapangan pekerjaan. Namun jikalau pun sebagian sudah terserap apakah langkah selanjutnya mereka mendapatkan jaminan hidup, keselamatan kerja, jenjang karir, profesi tetap dan lain sebagainya.

Baca juga: Whatsapp Pekan Depan Tidak Akan Bisa Dipakai Di HP Ini

Urgensi mencerdaskan kehidupan bangsa memang tidaklah mudah dan menjadi PR bagi kita semua. Kualitas manusia sebagai sumber daya harus diperhitungkan secara intensif dan berkelanjutan. Melahirkan generasi-generasi emas di era milenial tentunya harus lebih besar dan bahkan lebih banyak lagi. Sehingga kehadiran geberasi cerdas ini memang hadir karena terpenuhi haknya dalam dunia pendidikan. Semua agar menghilangkan dan menghapus narasi, cerita, kabar tentang anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, tidak mendapatkan hak pendidikan, kesulitan akses pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, tidak terjnagkaunya fasilitas sekaligus instrumen pendidikan dan masa depan pendidikan untuk mendapatkan karir atau pekerjaan layak sebagai bentuk kelanjutan hasilnya Jangan sampai anak-anak Indonesia yang lahir dalam kategori miskin, fakir, dhuafa, kalangan bawah, tuna ilmu, tuna pendidikan, tuna baca, gepeng, jalanan, dan sebagainya menjadi korban ketidakadilan dan ketidaksejahteraan atas negeri Indonesia yang katanya kaya sumber daya alam dan akan megalami bonus demografi di kemudian hari itu yang semua hanyalah Fatamorgana Pendidikan bagi abak bangsa yang tidak dijamin dan diperhatikan nasibnya.

Cobalah mengambil data, fakta dan kajian dalam hal ini pada masyarakat bawah, kalangan bawah, masyarakat terpinggirkan, masyarakat lemah dan rakyat kecil yang justru ingin mendapatkan hak pendidikan seperti halnya masih mengantri sembako dan belas kasih. Hitungan angka dan matematis memang tidak serelevan hitungan fakta lapangan secara realistis dan realitas, sebab ada banyak kompleksitas problematika yang mereka hadapi dan rasakan akibat dari dampak sistematis yang menjadikan mereka masih terlantarkan. Ini masih belum bicara apresiasi terhadap prestasi anak bangsa yabg sukses dalam dunia pendidikan baik yang melalui jalur bea siswa bantuan pemerintah dan swasta atau memang masyarakat kalangan menengah ke atas yang tidak dihargai, tidak diberikan penghormatan, sertifikasi atau apapun bentuk apresiasinya. Ternyata dunia pendidikan hanya barang dagangan alias produk manusia yang memberikan profit dan keuntungan bagi pemiliknya.

Baca Juga: Stroke, Inilah Tanda Tandanya. Waspadalah !!!

Komersialisasi pendidikan terus terjadi dan seolah menjadi tren dan konsep pendidikan kontemporer dalam mewujudkan manusia berkualitas. Tidak habis pikir sebagai kalangan rela mengeluarkan biaya semahal dan sebesar apapun demi anaknya agar masuk sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga yang memiliki cap serta stempel favorit agar anaknya menjadi kalangan generasi manusia cerdas berkelas dan berkualitas mengalahkan kelompok kecil di tengah maupun dibawahnya. Hal tersebut agar lebih leluasa mendapatkan ruang di ranah publik, ranah potensial, ranah keuntungan dan ranah lainnya dengan mudahnya. Sehingga dengan mahalnya biaya pendidikan yang mereka keluarkan akhirnya sebanding dengan nantinya output yang mereka inginkan pula untuk berada pada kelas-kelas elit menegah ke atas dengan segala kebanggaanya baik namanya, sekolahnya, perguruan tingginya, alumninya, akreditasinya, prestasinya dan sebagainya. Komersialisasi pendidikan justru menjadi wabah dan penyakit dalam aspek pendidikan yang bukan masuk ideologi kesejahteraan yang harus diterapkan. Membuktikan bahwa Indonesia akan terus mengarah pada fenomena ini ke depan apalagi banyaknya sekolah dan perguruan tinggi level internasional masuk membuka cabang nantinya yang semuanya dalam dalih untuk mewujudkan kompetisi dan kontestasi manusia.

Liberalisasi pendidikan pun menjadi persoalan yang sangat penting dalam aspek pendidikan itu sendiri. Jenis-jenis pendidikan yang bervariatif dan beragam menghasilakan anak didik atau didikan yang beragam pula. Kebebasan pendidikan yang diwacankan ternayata bukanlah kebebasan pendidikan bagi rakyat kecil dan rakyat jelata yang mendapatkan hak dan akses mudah pendidikan dengan gratis. Tidak lah cukup dengan adanya program bea siswa prestasi dan tidak mampu karena itu pun masih terbatas dan kecil serta seleksi yang ketat sehingga tidak menyerap banyak bahkan hanya sedikit saja. Liberalisasi pendidikan hanyalah bentuk kompetisi profit dengan adanya fasilitas lengkap dan mewah yang semua ukurannya adalah keuntungan bisnis dan ekonomi. Semua ini sangat jauh dari cita dan harapan uud 1945 yang redaksinya menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca juga: Informasi tentang Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyiyah

Lantas apa solusi yang bisa diberikan untuk menjawab problematika tersebut yang masih dalam satu aspek yakni pendidikan. Sebab urgensi mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah dilihat secara gambang baik mikro, meso dan makro dalam dunia pendidikan. Aktualisasi amanah undang-undang terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi prioritas dalam mewujudkan genrerasi emas di mienial ke depan. Dan hak pendidikan merata dari hulu sampai hilir, jangan sampai ada anak tidak mendapatkan haknya untuk sekolah. Betapa majunya Indonesia bila anak negeri, anak bangsa dan generasi anak, remaja dan pemuda nya semuanya berpendidikan maka tentulah Kesejahteraan akan didapatkan. Mencari ilmu tidak hanya di sekolah dan perguruan tinggi saja itu memang benar, tapi akan jauh lebih benar lagi bila sekolah dan perguruan tinggi memberikan ilmu serta akses untuk menjadi manusia cerdas dengan kemudahan mendapatkannya bahkan gratis itu jauh lebih benar sekali sehingga khsusnya rakyat kecil rakyat jelas kelangan bawah mengenyam pendidikan. Katakan tidak pada kesenjangan akses dan hak pendidikan bagi anak Indonesia yang tidak dan belum mendapatkannya.

Ditulis oleh: As’ad Bukhari, S.Sos., M.A.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan