Nabire – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K., menegaskan kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan di delapan kabupaten pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2024. Dalam jumpa pers usai apel kesiapan Harkamtibmas di Mapolres Nabire, Selasa (4/1/2025).
Terang Kapolda, “Di Papua Tengah ada delapan kabupaten dan satu provinsi yang masuk dalam wilayah hukum Polda Papua Tengah. Kami tidak memberikan peringkat kerawanan, tetapi semua daerah kami siagakan untuk mengantisipasi potensi gejolak pasca putusan MK. Situasi bisa berubah kapan saja, dan kami harus siap menghadapi segala kemungkinan,”.
Untuk menjaga stabilitas keamanan, sebanyak 1.614 personel gabungan telah disiagakan, terdiri dari 1.229 personel Polda Papua Tengah, 100 personel Brimob Polda Papua, 100 personel Brimob dari satuan lain, serta 185 personel TNI. Kapolda menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara humanis, tetapi tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang berusaha mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Disisi lain, Kapolda menyoroti insiden yang terjadi di Intan Jaya saat Pilkada, di mana konflik antar pendukung pasangan calon mengakibatkan korban jiwa serta aksi yang terjadi di lokasi pembakaran sejumlah bangunan. Kapolda memastikan bahwa aparat akan terus memantau perkembangan situasi dan bertindak tegas terhadap kelompok yang mencoba mengganggu keadaan kamtibmas diwilayah Papua Tengah pasca putusan MK.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Aparat keamanan akan bekerja maksimal serta memastikan situasi tetap aman dan damai,” tutup Kapolda.(rd)
