Kapolda Papua Tengah Dipercayakan Menghadiri Pernyataan Damai di Kabupaten Puncak Jaya

Papua – Kedua kubu pendukung pasangan calon Bupati Puncak Jaya baik nomor urut 1 Yuni Wonda – Mus Kogoya dan nomor urut 2 Miren Kogoya – Mendi Wonorengga menyatakan ingin berdamai dan menghentikan perang.

Pernyataan itu, disampaikan masing-masing kubu dihadapan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits WR Pelamonia, Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, Pj Bupati Puncak Jaya, Yopi Murib, Kapolres AKBP Kuswara dan Dandim 1714 Puncak Jaya dalam pertemuan secara terpisah dengan kedua kubu paslon itu, Rabu, 9 April 2025.

Juru Bicara Kubu Paslon Bupati Puncak Jaya nomor urut 1, Apenius Wenda mengatakan jika kubunya tidak lagi mau melanjutkan perang, meski sudah 8 orang dari kubunya meninggal dunia dalam perang ini. Sedangkan, korban meninggal di kubu paslon bupati nomor urut 2 sebanyak 5 orang.

“Kami korban 8 orang, teman-teman di kubu 02 ada 5. Secara adat perang ini, tapi kami sudah tidak mau perang lagi. Karena kemanusiaan dan korban sudah banyak, kami tidak mau perang,” katanya.

“Jadi, kami nomor urut 1 sudah sepakat tidak mau perang lagi. Kami mau belah kayu doli, adat untuk penyelesaian perang. Pada saat pernyataan ini, Tuhan dengar dan alam menyaksikan,” sambungnya.

Bahkan, jika kubu paslon bupati nomor urut 2 menganggu, maka kubu paslon bupati nomor urut 1 menyerahkan kepada aparat keamanan. Sementara itu, untuk proses perdamaian, kubu 01 menyerahkan kepada pemerintah daerah.

“Titik-titik yang sering terjadi perang sebelumnya, kami minta aparat keamanan menjaganya, karena kami tidak mau perang lagi, kami mau damai,” pintanya.

Bahkan, imbuhnya, pernyataan perdamaian itu, langsung datang dan dibuat langsung oleh keluarga dari 8 orang korban meninggal dunia tersebut. Bahkan, mereka berinisiatif siap untuk tandatangan perdamaian.

Sementara itu ditempat terpisah, Juru Bicara Kubu Paslon Bupati Puncak Jaya nomor urut 2, Samuel Wonorengga juga menyampaikan hal serupa, jika kubu pendukung paslon bupati 02 tidak mau perang lagi.

“Secara budaya, kami sudah sampaikan tidak akan ada lagi perang. Itu sudah kesepakatan dan kami sudah taruh di honai laki-laki,” katanya.

Untuk perdamaian secara adat belah kayu doli atau patah panah, ujar Samuel, itu proses adat yang akan ditentukan sendiri.

“Intinya kami sudah sepakat bahwa Mulia tidak ada lagi perang. Jangan, itu sudah keputusan tertinggi dari kami,” tegasnya.

Pada intinya, yang punya permasalahan baik paslon bupati 01 dan 02, mereka harus ada di Mulia. “Setelah keputusan itu final, mereka datang dan baru kita buat ritual adat. Intinya, kesepakatan yang telah kami buat kemarin, tidak akan ada lagi perang dan kami nyatakan damai,” pungkasnya.

Pj Bupati Puncak Jaya Yopi Murib mengapresiasi keinginan kedua belah pihak untuk sepakat berdamai dan menghentikan perang.

“Kami pemerintah, kesatuan TNI – Polri dari awal berupaya menjaga agar jangan sampai ada korban lagi. Terimakasih atas keinginan damai itu,” katanya.

Yang jelas, imbuh Pj Bupati Yopi Murib, pemerintah siap untuk menfasilitasi kesepakatan damai antara kedua belah pihak tersebut.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare mengakui diutus Gubernur Papua Tengah ke Puncak Jaya untuk mendampingi Forkompinda dalam rangka penyelesaian perdamaian kedua kubu paslon yang konflik pasca Pilkada.

“Sedianya acara perdamaian dilaksanakan 8 April 2025, namun kedua kubu belum siap dan ditunda hari ini, Rabu, 9 April 2025. Namun, waktu yang disepakati kedua kubu belum datang, sehingga kami berinisiatif mendatangi masing-masing kubu dan mendengar langsung apa yang mereka sampaikan,” katanya.

Yang jelas, dari penyampaian kedua kubu paslon, ujar Kapolda, mereka ingin damai dan mengakhiri perang. Dari kubu 01, mereka ingin damai dan mereka berharap pada Sabtu, 11 April 2025 akan dilakukan belah kayu doli atau patah panah sebagai simbol perdamaian.

“Kemudian kami ke kubu 02 dan hasilnya mereka menyatakan ingin damai, tapi belum ada statemen kapan pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menilai pernyataan dari kedua kubu paslon ini, pihaknya menilai bahwa ada indikasi kedua kubu ini masih belum ada niat untuk sama-sama berdamai.

“Kami pihak keamanan, saya dengan pak Danrem akan meningkatkan keamanan dan antisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Tapi kami juga mohon bantuan dari MRP, Pj bupati dan tokoh-tokoh agama untuk memberi pemahaman kepada kedua kubu ini. Kita tidak perlu berdamai setelah keputusan MK lagi, sebelum putusan, secepatnya bisa berdamai, agar tidak jatuh korban lagi,” paparnya.

Ditambahkan, pihaknya akan melaporkan kepada Gubernur Papua Tengah terhadap hasil pertemuan dengan kedua kubu paslon bupati tersebut untuk mengambil langkah-langkah berikutnya.(rd)