Palembang – Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho meninjau langsung ruas Jalan Tol Banyuasin–Betung, Palembang, Jumat (20/6), dalam rangka evaluasi dan analisa pasca Operasi Ketupat 2025 serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan arus lalu lintas di Sumatera Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Irjen Pol Agus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, PT Hutama Karya, serta Kementerian PUPR yang telah berkolaborasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas, khususnya selama masa mudik dan balik Lebaran lalu.
“Operasi Ketupat kemarin cukup bagus. Memang ada beberapa kepadatan, itu saya rasa biasa karena ini Lebaran. Yang penting dikelola dan semua stakeholder hadir,” ujar Kakorlantas.
Ia juga menyempatkan diri meninjau langsung progres pembangunan jalan tol Banyuasin–Betung. Ruas tol ini sudah mulai difungsikan secara terbatas saat Operasi Ketupat. Menurutnya, meski belum seluruhnya rampung, tol tersebut telah menunjukkan peran penting dalam mengurai beban lalu lintas di jalur arteri.
“Pada saat Operasi Ketupat, jalan tol ini sudah difungsikan, proses pembangunan tol secara teknis saya tidak akan berkomentar. Tadi saya sudah mendapatkan pemaparan, yang jelas tahun depan saat Lebaran seluruh ruas sudah bisa difungsikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irjen Pol Agus menekankan bahwa pengelolaan potensi kepadatan dan kemacetan merupakan pekerjaan lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi. Menurutnya, keselamatan lalu lintas harus dimulai dari infrastruktur yang memadai, kendaraan yang laik jalan, hingga perilaku pengemudi yang taat aturan.
“Hasil analisa dan evaluasi kecelakaan menunjukkan angka yang masih tinggi. Korban meninggal dunia dan jumlah kecelakaan masih banyak. Maka dari itu, kami mengharapkan kesadaran dari semua pihak, terutama pengguna jalan, untuk lebih tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kakorlantas juga menyoroti persoalan kendaraan besar yang melebihi kapasitas muatan. Ia menegaskan bahwa penindakan bukan menjadi tujuan utama.
“Saat ini kita masih di tahap sosialisasi. Negara tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum tetapi, dengan sosialisasi dengan peringatan, nanti korporasi terus pengusaha-pengusaha hutan ini bisa sadar pentingnya sebuah keselamatan di jalan,” katanya.
Ia menambahkan, kendaraan bermuatan berlebih menjadi salah satu faktor utama kerusakan jalan. Tak hanya membahayakan pengguna jalan lain, tapi juga menyebabkan kerugian negara akibat infrastruktur yang cepat rusak.
Korlantas Polri menegaskan, meskipun kebutuhan logistik dan ekonomi penting, namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi jalan.(rd)
