Papua Barat – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan pusat melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di Pasar Sentral Teluk Bintuni, Kamis (26/02/2026). Kegiatan ini melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Teluk Bintuni Dominggus Patikawa, S.Sos., Kanit III Tipidkor Satreskrim Polres Teluk Bintuni Ipda Cristian Wahyu Pratama, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Godlief Idorway.
Selain memantau harga di tingkat pedagang eceran, tim juga menyambangi sejumlah agen dan distributor, di antaranya Alam Bersinar, Galaxi Mart, dan Maju Jaya, guna memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga di tingkat grosir.
Analis Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional yang juga tergabung dalam Satgas Pangan pusat, Atlanta Aribowo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Idul Fitri 2026.
“Kami turun langsung bersama unsur daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran distribusi maupun permainan harga. Secara umum, harga di Teluk Bintuni masih relatif stabil,” ujarnya usai peninjauan.
Read also: Menanam Syukur di Usia Senja: Kisah Suami Istri Kembangkan 1.000 Lubang Hidroponik
Adapun komoditas yang dipantau meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabai, daging ayam ras, daging sapi, hingga telur ayam. Dari hasil pengecekan, harga beras berada pada kisaran Rp18.000–Rp19.000 per kilogram, sedangkan daging ayam dijual antara Rp50.000–Rp55.000 per kilogram.
Meski terdapat selisih harga dibandingkan daerah lain seperti Manokwari, Ari menilai perbedaan tersebut masih dalam batas kewajaran. Menurutnya, faktor utama yang memengaruhi harga adalah tingginya biaya distribusi.
Sebagian besar kebutuhan pokok di Teluk Bintuni dipasok dari luar Papua, seperti Pulau Jawa dan Sulawesi. Distribusi dilakukan melalui jalur laut menuju Sorong dan dilanjutkan jalur darat dari Manokwari ke Bintuni. Biaya pengiriman dari Jawa ke Papua pesisir bisa mencapai sekitar Rp20 juta per kontainer, sementara dari Manokwari ke Bintuni, satu kontainer harus dipecah ke beberapa truk dengan biaya sekitar Rp5 juta per truk.
“Rantai distribusi yang panjang ini tentu berdampak pada harga jual. Namun setelah kami cek langsung di lapangan, stok tersedia dan harga masih terkendali,” jelasnya.
Satgas Pangan pusat sendiri memiliki Surat Keputusan yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Saat ini, fokus pengawasan diarahkan pada stabilisasi harga menjelang momentum HBKN guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan.
Read also: Kapolda Papua Barat Kunjungi Polres Teluk Bintuni, Pererat Sinergi dan Serahkan Tali Asih untuk Warga Moskona
Dalam pemantauan harga, pemerintah juga mengacu pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan sebagai instrumen pengawasan nasional dan daerah.
Terkait kenaikan harga pada komoditas tertentu seperti cabai, Ari menyebut faktor cuaca ekstrem dan tingginya curah hujan di sentra produksi menjadi penyebab utama berkurangnya hasil panen secara nasional.
“Jika kenaikan terjadi di tingkat produsen karena faktor cuaca, ruang intervensinya terbatas. Namun bila ada kendala di distribusi, kami siap memfasilitasi agar distributor bisa terhubung langsung dengan produsen atau penggilingan,” tambahnya.
Berdasarkan hasil sidak, Satgas Pangan menyimpulkan kondisi ketahanan pangan di Teluk Bintuni dalam keadaan aman. Ketersediaan bahan pokok mencukupi dan belum ditemukan indikasi penimbunan maupun lonjakan harga yang signifikan di pasaran.(rd)
