Manokwari – Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, S.I.P., M.Si. memimpin kegiatan Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Polri yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) dan Polres/ta jajaran Polda Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan manajemen risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional dan terukur, yang dilaksanakan di Aula Arfak Polda Papua Barat, Kamis (29/1/25).
Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan bahwa sosialisasi manajemen risiko ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menegaskan bahwa dalam diskursus modern, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompleksitas tugas Polri di berbagai bidang. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dinilai sangat penting untuk membantu Polri dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, menentukan prioritas penanganan risiko, serta meminimalisir bahkan menghilangkan risiko secara internal.
Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini masih terdapat kebiasaan anggota Polri dalam bertindak tanpa pengelolaan risiko yang terstruktur, sehingga belum sepenuhnya diawali dengan pola pikir berbasis risiko dalam pelaksanaan tugas, padahal setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum maupun operasional.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Wakapolda berharap seluruh peserta dapat memahami secara utuh Peraturan Manajemen Risiko Polri Tahun 2021 yang saat ini sedang dalam proses revisi oleh Divisi Hukum Mabes Polri. Ia juga menekankan bahwa manajemen risiko di masing-masing satuan kerja bukan sekadar sebatas sosialisasi, namun harus benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Saya menegaskan bahwa manajemen risiko ini harus dilaksanakan secara realistis dan seluruh jajaran mampu melalui proses manajemen risiko secara berjenjang dengan benar,” tegas Wakapolda.
Wakapolda Papua Barat juga menghimbau kepada para Pejabat Utama (PJU), Kapolres, serta seluruh jajaran agar memberikan perhatian serius terhadap penerapan manajemen risiko, dengan selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.
Sebagai penutup, disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sampai di sini, namun akan dilanjutkan dengan kegiatan lanjutan berupa Focus Group Discussion (FGD) guna memperdalam pemahaman dan memperkuat implementasi manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat.(rd)
